Strategi Mengurus Izin Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT)

sertipkp

PIRT atau izin industri rumah tangga pangan merupakan salah satu izin yang wajib dimiliki oleh produsen produk pangan. Izin PIRT dapat meningkatkan kepercayaan konsumen akan produk yang dikonsumsi. PIRT terkadang juga dibutuhkan apabila hendak mendistribusikan produk lebih jauh seperti pada toserba, supermarket, dan sejenisnya.

Pengurusan PIRT cukup memakan waktu dan dapat bervariasi dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. Berdasarkan pengalaman penulis beberapa wilayah memang memiliki waktu pengurusan lebih cepat seperti di derah DKI Jakarta. Namun terdapat beberapa trik umum yang dapat digunakan untuk mempercepat proses.

Sebelum kita membahas tips & trik tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diketahui sebelum mengurus PIRT yakni terdapat beberapa jenis makanan yang tidak bisa didaftarkan izin PIRT dan harus langsung didaftarkan ke izin MD BPOM diantaranya,

1. Susu dan hasil olahannya;

2. Daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang perlu proses penyimpanan beku;

3. Makanan kaleng;

4. Makanan bayi;

5. Minuman beralkohol;

6. AMDK (Air Minum Dalam Kemasan);

7. Makanan / Minuman yang wajib memenuhi persyaratan SNI;

8. Makanan / Minuman yang ditetapkan oleh Badan POM

Sehingga bila pembaca memproduksi produk pangan yang tercantum diatas maka harus langsung mengurus izin MD. Hal ini ditekankan kembali agar anda tidak perlu membuang waktu mengurus izin yang tidak seharusnya.

Produk yang memiliki khasiat juga tidak dapat didaftrakan untuk izin PIRT. Klaim pangan fungsional seperti klaim gizi, pengurangan risiko penyakit, dan lainnya hanya dapat dilakukan oleh produsen produk MD. Bila produk ternyata benar berkhasiat dan perlu diminum dengan aturan dan dosis tertentu, maka anda dapat mendaftarkan izin usaha kecil obat tradisional. Untuk wilayah DKI Jakarta informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tautan berikut,

http://pelayanan.jakarta.go.id/site/detailperizinan/71

Persyaratan berkas yang diminta untuk pengurusan PIRT dapat bervariasi untuk setiap daerah. Informasi detail untuk persyaratan yang diminta dapat ditanyakan ke BPMPTSP wilayah setempat (Tingkat II). Sedangkan untuk wilayah DKI Jakarta dapat diakses pada tautan berikut,

http://pelayanan.jakarta.go.id/site/detailperizinan/129

Namun secara umum terdapat beberapa kesamaan seperti fotokopi bukti kepemilikan bangunan tanah atau perjanjian kontrak,  Fotokopi HGB, dan berkas lainnya. Berkas – berkas tersebut dapat dilengkapi dalam waktu singkat sehingga tidak merupakan masalah yang berarti. Berkas persyaratan yang akan banyak memakan waktu anda ialah mengikuti penyuluhan keamanan pangan (PKP), menunggu hasil pengujian laboratorium, dan bila diperlukan surat keterangan usaha (di wilayah tertentu).

1.) Mengikuti penyuluhan keamanan pangan (PKP)

Penyuluhan keamanan pangan hanya berlangsung 1 – 2 hari kerja sehingga sebenarnya tidak banyak memakan waktu. Namun penyuluhan ini tidak selalu diadakan dan hanya dilaksanakan secara periodik atau pada waktu tertentu dan bahkan dalam kasus tertentu menunggu jumlah peserta hingga dianggap cukup. selain itu sertifikat tanda bukti keikutsertaan PKP tidak langsung terbit. Sertifikat dapat terbit hingga 1 bulan. Bila daerah anda tidak lekas menyelenggarakan PKP, PKP boleh diikuti di wilayah lain. sebagai contoh bila anda mengurus izin di Jakarta Barat anda boleh ikut penyuluhan di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Tangerang, atau dimana pun dalam wilayah NKRI.

2.) Uji Laboratorium

Pengurusan PIRT mempersyaratkan dokumen hasil uji laboratorium dengan parameter uji yang beragam untuk setiap daerah. Daerah A mungkin mempersyaratkan uji pengawet, pewarna, dan pemanis sedangkan daerah B mungkin hanya meminta uji mikrobiologis seperti angka lempeng total (ALT / TPC), Angka kapang khamir, bakteri pembentuk koli, dan lain – lain. Hasil uji ini keluar dalam waktu dua minggu atau lebih pada musim libur seperti lebaran.

3.) Surat keterangan usaha

Kecepatan penerbitan surat keterangan usaha memang bervariasi untuk setiap wilayah. Ada yang hanya satu hari hingga ada yang dua minggu. Daripada menunda pengurusan izin anda, bila daerah tempat anda berproduksi menuntut persyaratan surat keterangan usaha akan lebih baik segera diurus. Pengurusan dimulai dari meminta surat keterangan RT / RW dilanjutkan ke kelurahan setempat.

Melihat rentang waktu pengurusan diatas maka pengurusan izin dapat menjadi sangat lama. Sehingga tips dari penulis ialah melakukan pengurusan berkas keperluan izin secara simultan untuk ketiga poin tersebut dan melengkapi berkas selagi menunggu. Sehingga ketika semua persyaratan siap dapat langsung di-submit berkas – berkasnya ke BPMPTSP setempat.

Setelah submit berkas – berkas tersebut maka IRT anda akan berada dalam antrian untuk disurvey petugas PTSP bersama Dinas Kesehatan. Agar survey berjalan mulus terdapat beberapa hal yang perlu disiapkan yang bisa anda pelajari pada PerkaBPOM HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 yang bisa di- downolad di sini. Biasanya anda akan dikabari 1 – 3 hari sebelum survey. Waktu tersebut dapat anda manfaatkan untuk memenuhi segala persyaratan.

Waktu tunggu survey ini bervariasi dari banyaknya antrian dan daerah. Bila anda beruntung dan di daerah yang kerjanya relatif cepat maka anda akan cepat disurvey dan sebaliknya. Sesudah survey berlangsung anda akan diberi lampiran hasil survey dan sesuatu yang harus anda perbaiki (umumnya selalu ada). Untuk mempercepat proses segera kirim foto atau bukti perbaikan lain yang diminta secepat mungkin atau bila perlu langsung besok paginya pukul 8.00 . Setelah semua perbaikan dianggap sesuai anda masih harus menunggu 12 atau 14 hari kerja sebelum izin anda terbit.  Kira – kira lama proses dari mulai mendaftar PKP hingga izin terbit dapat memakan waktu 1 – 2 bulan atau bahkan 3 bulan di daerah tertentu. Bila anda sedang mengejar waktu untuk momen – momen tertentu (eg. lebaran, natal, tahun baru imlek, dll) lakukan pengurusan lebih awal bila perlu 4 bulan sebelum waktu mulai jualan (1+4 = 5 Bulan).

Izin tersebut berlaku untuk 5 tahun dan perlu diperpanjang kembali. Sebagai informasi nomor PIRT juga merepresentasikan jenis produk dan bahan pengemas produk sehingga kemasan yang berbeda bahan bakunya seperti botol kaca dan plastik memiliki nomor yang berbeda. Pada wilayah tertentu contohnya Kota Administratif Jakarta Barat atau wilayah Jakarta secara umum, anda dapat mendaftarkan banyak produk sekaligus sehingga daftarkan semua produk, varian, atau bahan pengemas yang berbeda pada saat mendaftar. Hal ini dapat menghemat banyak waktu.

Demikian informasi yang dapat dibagikan bila ada yang kurang jelas dapat anda tanyakan pada kolom komentar.

Bagaimana Menghitung Upah Lembur ?

lembur

Menjelang hari raya Idul Fitri banyak industri yang dikejar deadline untuk memenuhi permintaan konsumen sehingga banyak industri yang memberlakukan lembur bagi karyawannya. Kerja Lembur ialah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 8 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.  Waktu kerja lembur diatur secara khusus untuk bidang – bidang tertentu seperti pertambangan off-shore, perikanan, jasa transportasi, dan lain – lain.

Pengupahan lembur diatur dalam  Undang –Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 78 ayat (2),(4) & pasal 85 dan secara lebih detail diatur dalam Kepmenakertrans no.102/MEN/VI/2004 mengenai Waktu dan Upah Kerja Lembur.

Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah per jam dimana upah per jam ialah 1/173 gaji bulanan. Berikut adalah cara perhitungan upah lembur,

  • Upah lembur pada hari kerja (kerja extra time)

Mukidi bekerja sebagai Manager PPIC di pabrik Kue Kering Cap Burung Onta dengan gaji + tunjangan sebesar Rp. 17.300.000,-.  Mukidi bekerja 8 jam dengan 5 hari kerja (40 jam kerja). Pada bulan Mei, Mukidi kerja lembur sebanyak dua kali masing – masing selama 3 jam

Upah / jam =   100000

lembur 1

Lembur jam pertama = 1,5 x Rp.100000 x 2 = Rp. 300.000,-

Lembur jam ke-2 & 3 = 2 x Rp.100000 x 2 jam x 2 = Rp. 800.000,-

Total upah lembur = Rp. 1.100.000,-

  • Upah Lembur pada Hari Raya / Libur Nasional / Istirahat

Mukidi bekerja sebagai Manager PPIC di pabrik Kue Kering Cap Burung Onta dengan gaji + tunjangan sebesar Rp. 17.300.000,-.  Mukidi bekerja 8 jam dengan 5 hari kerja (40 jam kerja). Pada Hari Buruh, Mukidi diminta meeting dengan petinggi pasar swalayan X di Mall Kota Kasablanka selama 3 jam dan kerja lembur selama 9 jam pada Hari Raya Waisak.

Upah / jam =   100000

Lembur 2

Upah lembur Hari Buruh

Jam 0 – 3 = 2 x Rp.100.000 x 3 jam = Rp.600.000,-

Upah lembur Hari Waisak

Jam 0 – 8 = 2 x Rp.100.000 x 8 = Rp. 1.600.000,-

Jam ke-9 = 3 x Rp.100.000 = Rp.300.000,-

Total upah lembur Bulan Mei = Rp.2.500.000,-

 

Klaim Sehat dalam Prdouk Pangan ; Apa Benar ?

BjZhoPjCQAAMF4CSering kali kita temui berbagai makanan yang diklaim memiliki efek tertentu terhadap kesehatan seperti mengurangi resiko penyakit A, B, C, dan seterusnya tetapi apakah itu benar?

Makanan yang dapat memberikan efek kesehatan lain selain fungsi gizi dasar (Karbohidrat, lemak, protein, dll) dikenal sebagai pangan fungsional. Perlu diketahui pangan fungsional bukanlah obat sehingga tidak seharusnya memiliki dosis (aturan pemakaian) dan dapat dikonsumsi dalam jumlah berapa saja. Pangan fungsional juga berperan mengurangi resiko suatu penyakit bukan menyembuhkan penyakit tertentu.

Berdasarkan peraturan BPOM No. HK 03.1.23.11.11.09909 tahun 2011 klaim bisa dibedakan menjadi,

  • Klaim nutrisi

Klaim nutrisi bisa berupa tiga jenis yakni dekripsi kandungan nutrisi pada produk (Hi protein, low fat, low calorie, sugar free etc), komparasi nutrisi (“reduced”; “less than”; “fewer”; “increased”; “more than”.), dan Non-addition claim.

  • Klaim kesehatan

Klaim kesehatan yang diizinkan dapat berupa klaim fungsi fisiologis dari nutrisi dalam tubuh sebagai contoh, “asam folat membantu memelihara pertumbuhan dan
perkembangan janin. Susu XXX merupakan sumber asam folat “. klaim lain yang diizinkan ialah klaim fungsi lain yakni klaim fungsi spesifik dari konstituen (bagian dari produk) dalam total diet harian sebagai contoh, ” Serat pangan tidak larut dapat membantu memudahkan buang air besar (laksatif), jika disertai dengan minum air yang cukup”

Klaim kesehatan lain yang paling digandrungi ialah pengurangan resiko penyakit.  sebagai contoh “konsumsi kalsium yang yang cukup sejak dini dapat membantu memperlambat terjadinya osteoporosis di kemudian hari apabila disertai dengan latihan fisik yang teratur dan konsumsi gizi seimbang”.

Perlu diketahui bahwa untuk melakukan klaim pangan memerlukan berbagai persyaratan antara lain, Asupan per saji tidak mengandung lebih dari: 13 g lemak total; 4 g lemak jenuh; 60 mg kolesterol; dan 480 mg natrium (sodium). Pada klaim pangan nutrisi komparatif, perbandingan nilai gizi dilakukan terhadap produk yang berasal dari satu produsen / perusahaan bukan dengan produk sejenis dari produsen berbeda.

Berikut beberapa contoh persyaratan untuk klaim tertentu,

klaim

klaim1

Untuk klaim fungsi dari suatu nutrien beberapa contoh yang diperbolehkan sebagai berikut,

klaim2

Dari paparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kita perlu lebih bijak dalam menerima informasi mengenai khasiat suatu bahan atau produk pangan baik dari iklan, broadcast media sosial, dan lainnya. Bila memang produk tersebut ditargetkan sebagai obat maka harus melewati uji klinis untuk mengetahui apakah benar ada aktivitas tertentu yang menghasilkan khasiat yang diinginkan.

Informasi lebih lanjut mengenai klaim pangan : https://members.wto.org/crnattachments/2012/tbt/IDN/12_1795_00_x.pdf

Informasi lebih lanjut mengenai uji klinis :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0022681/

Praktik Produksi Pangan yang Baik (CPPB / GMP) : Apakah wajib untuk Industri Kecil?

This is the post excerpt.

Mungkin kita pernah atau bahkan belum pernah mendengar tentang GMP namun apa sih itu GMP ?

GMP ialah cara produksi yang memperhatikan keamanan pangan dengan cara mencegah kontaminasi fisik (staples, kaca, dll), kimia (bahan tambahan ilegal, pestisida, dll), dan biologi (serangga, bakteri, dll), mematikan jasad renik patogen, dan mengendalikan proses produksi. Intinya GMP merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan produk yang dihasilkan bermutu baik, layak konsumsi, dan aman. GMP sendiri menjadi dasar dari penerapan HACCP. Penerapan GMP  tidak membedakan skala industri baik besar maupun kecil.

Bagaimana dong untuk industri kecil ?

Untuk IRT (industri rumah tangga) telah terdapat pedoman pelaksanaan GMP / CPPB pada peraturan BPOM HK..03. 1.23.04.12.2206 (2012). Pelaksanaan GMP tersebut meliputi berbagai hal yakni,

    • Lingkungan Produksi

mencakup hal – hal yang berkaitan dengan lokasi IRT dan lingkungan sekitar tempat produksi

    • Ruang Produksi

Mencakup Desain & tata letak tempat produksi, lantai, dinding, langit – langit, pintu, jendela, lubang angin, kelengkapan ruang produksi, dan tempat penyimpanan

    • Peralatan Produksi

Mencakup bahan peralatan, kondisi permukaan yang kontak langsung dengan pangan, tata letak sesuai urutan proses, dan pemeliharaan agar berfungsi dengan baik

    • Suplai air

Mencakup suplai air yang jumlahnya cukup dan layak untuk dikonsumsi dan digunakan dalam proses produksi makanan

    • Fasilitas dan Kegiatan Higiene dan Sanitasi

Mencakup Alat cuci/pembersih, Fasilitas higiene karyawan dan Kegiatan higiene dan sanitasi

    • Pengendalian Hama

Mencakup upaya pencegahan masuknya hama ke area produksi dan pemberantasan hama

    • Kontrol proses

Pada kontrol proses terdapat beberapa parameter yang perlu diperhatikan yakni,

  1. Penetapan spesifikasi bahan baku
  2. Penetapan komposisi dan formulasi bahan
  3. Penetapan cara produksi yang baku
  4. Penetapan jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan
  5. Penetapan keterangan lengkap tentang produk
    • Kesehatan Hygiene Karyawan

Mencakup kesehatan karyawan yang bekerja dan perilaku hygiene karyawan dalam memproduksi produk pangan

    • Label Pangan -> disesuaikan dengan pp 69 / 1999
    • Penyimpanan

Mencakup pemisahan tempat penyimpanan antara produk jadi, bahan baku, bahan pengemas & label serta tempat penyimpanan khusus untuk produk berbahaya seperti bahan pembersih

    • Penanggung jawab
    • Penarikan produk

Mencakup rencana mekanisme penarikan produk bila ada produk yang bermasalah atau berpotensi merugikan kesehatan manusia

    • Pencatatan & dokumentasi

Mencakup pencatatan asal bahan yang digunakan, proses produksi, data produk hingga tempat produk didistribusikan

    • Pelatihan Karyawan

Penanggung jawab telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan (PKP) dibuktikan dengan sertifikan keamanan pangan dan mentransfer pengetahuan tersebut kepada karyawannya

Referensi lebih lanjut mengenai CPPB – IRTP dapat didapatkan dari :

http://jdih.pom.go.id/showpdf.phpu=HzfTWcVRSEozXrbdVtEwFVOWM5%2BIRyY9TI%2BpEmsAHJI%3D